BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Entah disadari atau tidak, sektor koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi sandaran perekonomian sebagian besar
masyarakat Indonesia. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia juga diserap atau
menggantungkan hidupnya di sektor ini. Meski pemerintah seakan memandang
sebelah mata atau tergolong minim dalam memberikan dukungan, namun sektor
koperasi dan UMKM terus tumbuh. Bahkan sebelumnya, sektor ini terbukti mampu
terus bertahan meski menghadapi dampak badai krisis moneter pada 1998 dan akhir
2008 lalu. Dengan kata lain, sebenarnya sektor koperasi dan UMKM sudah bisa
mandiri. Dalam hal ini, dengan minimnya dukungan sektor ini masih bisa bertahan
bahkan semakin menggeliat.
1.2 Perumusan
Masalah
- Apakah Koperasi dan UMKM dapat
menjadi solusi dalam hal ketenaga kerjaan?
- Apakah pemerintah sudah
memberdayakan Koperasi dan UMKM?
1.3 Tujuan
- Mengetahui apakah benar Koperasi
dan UMKM sudah membantu dalam masalah perekonomian di Indonesia.
- Mengetahui langkah Pemerintah
dalam memberdayakan Koperasi dan UMKM di tahun ini dan tahun mendatang.
1.4
Metode Penelitian
Pengelolaan
analisa data dilakukan secara diskriftif reflektif.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Di dalam pendidikan terdapat unsur pengembangan, peningkatan,
dan pembinaaan untuk senantiasa meningkatkan keterampilan, kepribadian, dan
potensi yang dimiliki oleh seorang individu.
Pendidikan yang tidak sesuai standar akan sangat berpengaruh
pada kehidupan individu. Menurut Driyakarya (dalam Dwi Siswoyo dkk., 2007: 24),
pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan manusia sebagai manusia.
“Pendidikan untuk menyiapkan manusia sebagai tenaga kerja.
Pernyataan ini dapat dimengerti karena dalam hidupnya manusia pasti harus
melakukan suatu karya demi hidupnya. Untuk dapat berkarya atau tegasnya tenaga
kerja yang bekerja untuk mencari nafkah, maka ia harus disiapkan penyiapan
manusia menjadi tenaga kerja ini dilakukan melalui pendidikan baik di sekolah
maupun di luar sekolah” (Dwi Siswoyo dkk., 2007: 25).
BAB III
PEMBAHASAN
Berdasarkan suatu analisis, sektor operasi dan UMKM yang sebagian
besar bergerak di usaha informal ini diperkirakan akan tetap menjadi andalan
untuk menyerap banyak tenaga kerja. Artinya, dengan sumber daya apa adanya
serta kemampuan kreativitas serta inovasi yang terbatas, koperasi dan UMKM
tetap bisa menampung jutaan, bahkan puluhan juta angkatan kerja baru pada 2012
dan tahun-tahun berikutnya.
Sektor ini juga termasuk tidak diskriminatif terhadap latar
belakang tenaga kerja. Mau lulusan pendidikan rendah atau tinggi serta
laki-laki atau perempuan maupun tua atau muda, semua bisa berkecimpung di
sektor koperasi dan UMKM.
Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada
Agustus 2011 mencapai 117,4 juta orang, tetapi yang berkerja baru mencapai
109,7 juta orang. Namun, hingga saat ini, tenaga kerja berpendidikan SD ke
bawah masih mendominasi. Jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah
sekitar 54,2 juta orang atau 49,40 persen. Sedangkan pekerja dengan pendidikan
diploma tercatat sekitar 3,2 juta orang (2,89 persen) dan pekerja dengan
pendidikan sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang (5,15 persen).
Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia hanya mampu
bekerja di level bawah yang tidak memerlukan keahlian khusus, seperti di sektor
pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, serta menjadi buruh dan usaha
sektor jasa. Sektor-sektor ini termasuk juga bergerak di koperasi dan UMKM.
Kesempatan kerja pada 2011-2012 juga diperkirakan masih
didominasi oleh sektor informal (koperasi dan UKM) dengan proporsi sebesar
66,74 persen pada 2011 dan sebesar 66,58 persen pada 2012. Sedangkan kesempatan
kerja pada sektor formal diperkirakan masih belum menunjukkan peningkatan yang
signifikan, sehingga proporsinya pada 2011 hanya sebesar 33,26 persen dan
sebesar 33,42 persen pada 2112.
Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, jumlah
koperasi mengalami peningkatan sebanyak 5,7 persen dari 177.482 unit pada 2010
menjadi 187.598 unit pada 2011. Jumlah anggota koperasi aktif juga meningkat
0,96 persen dari 30,5 juta orang pada 2010 menjadi 30,8 juta orang pada 2011.
Perkembangan ini berdampak positif bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja
sebesar 4,99 persen dari 358.768 tenaga kerja pada 2010 jadi 376.680 tenaga
kerja pada 2011. Sementara itu, jumlah UMKM pada 2011 diperkirakan menembus
angka 55,21 juta unit dengan sebagian besar (54,6 juta) merupakan usaha mikro,
sedangkan usaha kecil sebanyak 602.195 unit dan usaha menengah 44.280 unit.
Penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101,72 juta orang atau meningkat 3,55
dibanding 2010 sebanyak 99,401 juta orang.
“Hal ini menunjukkan sektor koperasi dan UMKM tetap menjadi
kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Ratusan juta masyarakat
Indonesia terlibat di sektor ini. Untuk itu, pemberdayaan sektor koperasi dan
UMKM tetap menjadi prioritas kami ke depan,” kata Sjarifuddin Hasan di Jakarta,
kemarin.
2.1 Unggulan
dan Prioritas
Menurut Sjarifuddin, sesuai rencana strategis Kementerian
Koperasi dan UKM 2011-2014, maka pemberdayaan diarahkan pada peningkatan iklim
usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM (K-UMKM). Hal ini disertai dengan
peningkatan akses pada sumber daya produktif, pengembangan produk dan
pemasaran, serta peningkatan daya saing K-UMKM.
Untuk mendukung upaya pemberdayaan K-UMKM, Kementerian
Koperasi dan UKM melaksanakan program-program unggulan, seperti penyaluran
kredit usaha rakyat (KUR). Pada 2011 ini, realisasi penyaluran KUR diperkirakan
mencapai Rp 27 triliun dengan 1,8 juta debitur atau melebihi target sebesar Rp
20 triliun, sehingga secara akumulatif realisasi penyaluran KUR dari sejak
2008-2011 sebesar Rp 60,97 triliun kepada 5,6 juta debitur.
Pada 2012, penyaluran KUR pada 2012 ditargetkan dapat
mencapai Rp 30 triliun dengan jangkauan debitur yang lebih luas ke seluruh
Indonesia. Peningkatan nilai dan cakupan debitur KUR ini diiringi dengan
penambahan bank penyalur. Selain bank-bank BUMN serta 13 Bank Pembangunan
Daerah (BPD) yang selama ini sudah menyalurkan KUR, pada 2012 juga akan
bertambah 13 BPD lagi.
Di lain pihak, di samping membina K-UMKM yang ada,
Kementerian Koperasi dan UKM juga berupaya menciptakan wirausahawan baru yang
tentunya akan menambah jumlah pelaku UMKM. Mengacu pada Gerakan Kewirausahaan
Nasional (GKN) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
dilaksanakan program pelatihan nasional kewirausahaan (PNK) yang diikuti
sebanyak 2.094 orang. Selain itu, program magang nasional bagi pemuda yang
sudah diikuti sebanyak 250 orang pada 38 perusahaan di Jabodetabek.
Masih dalam upaya pemberdayaan UMKM, Kementerian Koperasi dan
UKM juga terus mendorong pembentukan one village one product (OVOP). Pada 2011,
diluncurkan delapan produk unggulan daerah, di antaranya jeruk kalamansi di
Bengkulu, batik tulis di Pacitan (Jawa Timur), nanas di Kota Prabumulih
(Sumatera Selatan) serta bordir di Kota Tasikmalaya (Jawa Barat) dan kopi
organik di Kabupaten Tanggamus (Lampung).
“Program revitalisasi pasar tradisional, pedagang kaki lima
(PKL), serta toko koperasi yang tergolong UMKM juga terus dilakukan,” tutur
Sjarifuddin Hasan.
Pada 2011 telah dilakukan revitalisasi pasar tradisional
sebanyak 36 unit yang tersebar di 28 provinsi (36 kabupaten/kota). Selain itu
juga dilakukan penataan kawasan PKL melalui bantuan sosial sebesar Rp 10,5
miliar ke 31 koperasi di 31 kabupaten/kota (25 provinsi) dengan melibatkan
sebanyak 1.474 PKL. Penataan toko koperasi modern (UKM Mart) dalam rangka
meningkatkan daya saing juga dilaksanakan dengan memberikan bantuan untuk 48
koperasi di 22 provinsi dengan nilai Rp 5,124 miliar.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program pemberdayaan
K-UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM juga bekerja sama dengan kementerian
terkait lainnya serta sejumlah BUMN. Kerja sama itu terkait pembiayaan serta
pelatihan kerja, produktivitas, maupun manajemen pemasaran. Kerja sama
dilakukan terkait dengan kesamaan visi untuk memberdayakan dan peningkatan
kinerja K-UMKM.
Upaya pemberdayaan sektor K-UMKM juga terkait dengan promosi
dan pengembangan pasar produk. Kementerian Koperasi dan UKM sudah memfasilitasi
pameran dan temu bisnis internasional dengan melibatkan 146 K-UMKM pada 14
ajang pameran internasional di 11 negara.
Selain itu juga ada pameran berskala internasional di dalam
negeri, seperti International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA),
Trade Expo Indonesia (TEI), ASEAN Women Cooperatives and SMEs Expo 2011 serta
World Batik Summit 2011, termasuk SMEsCo UKM Festival 2011 di SME Tower
(Jakarta).
2.2 Tumbuh
dan Berkembang
Di lain pihak, pembinaan khusus untuk koperasi yang termasuk
UMKM ini, menurut Sjarifuddin Hasan, juga terus dilakukan. Program ini arahkan
untuk mendorong koperasi tumbuh menjadi badan usaha skala besar yang tercermin
dari peningkatan aset, omzet, dan anggota. Peningkatan skala ini menunjukkan
kemampuan dan profesionalisme koperasi sebagai badan usaha, sekaligus menjadi
contoh dan penghela bagi koperasi lain.
Saat ini sudah teridentifikasi 98 koperasi dari 33 provinsi.
Ini termasuk revitalisasi usaha koperasi unit desa (KUD). Selain itu juga
dilaksanakan program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop). Program ini
dalam rangka memasyarakatkan serta membudayakan koperasi ke masyarakat.
Terkait dengan hal ini, ekonom UGM Revrisond Baswir
mengatakan, meski disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia, peran
koperasi dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan. Saat ini harus
dijadikan momentum untuk merevitalisasi peran koperasi sekaligus mendongrak
kinerjanya.
Karena itu, harus ada pelurusan citra atau yang lebih dikenal
sebagai tindakan revitalisasi terhadap koperasi. Jika langkah ini tidak
secepatnya dilakukan, maka koperasi bisa hilang dari Indonesia.
“Kalau dulu koperasi menjadi soko guru ekonomi, sekarang juga
menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3
yang menjelaskan tentang Perkoperasian,” ucapnya.
Untuk itu, anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM selaku
pembina koperasi justru harus ditingkatkan. Kementerian ini memiliki peran
strategis untuk mengembangkan ekonomi berbasis koperasi. Masalah yang dihadapi
koperasi berupa permodalan, manajemen, dan kapasitas SDM yang harus diatasi
dengan solusi yang komprehensif. Namun, bukan hanya terkait modal, melainkan
juga membangun keterkaitan usaha antara koperasi dan sektor usaha lainnya,
termasuk perusahaan besar.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Permasalahan yang dihadapi koperasi ini menjadi salah satu
tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyelesaikannya. Sumbangsih
koperasi, termasuk UMKM, terhadap perekonomian nasional sudah jelas. K-UMKM
tidak hanya menjadi penghela, tetapi juga penyelamat ekonomi nasional pada saat
diterpa dampak krisis. Terus eksis dan terus menyerap tenaga kerja serta
memberi makan ratusan juta penduduk Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
http://rasyidpublish.blogspot.com/2013/07/rendahnya-kualitas-angkatan-kerja-di.html#pages/1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar